SERAM – Api penolakan di Pegunungan Seram Utara makin membara. Hari Minggu lalu pukul 10.30 WIT, masyarakat adat Negeri Huaulu di pulau Seram, Maluku Selatan, berkumpul di depan Rumah Adat mereka. Puluhan warga mulai dari anak-anak hingga tetua adat tampak mengenakan kain berang merah. Kain tersebut merupakan simbol persatuan, jang kali ini menjadi lambang perlawanan terbuka.
Masyarakat datang bukan untuk meminta proyek atau bantuan ekonomi. Tuntutan mereka sangat jelas: cabut tapal batas Balai Taman Nasional (BTN) Manusela jang telah masuk jauh ke dalam wilayah adat mereka. Dalam aksi tersebut, poster-poster bernada tajam dibentangkan, ditujukan langsung kepada pemerintah, pihak BTN Manusela, dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH).
Beberapa pesan kuat jang tertulis di poster:
• Stop Rampas Tanah Adat Kami Dengan Dalih Konservasi.”
• “Ini Wilayah Adat, Bukan Wilayah BTN atau BPKH.”
• “Untuk Apa Sila ke-5 Kalau Tidak Ada Keadilan untuk Masyarakat Adat.”
• “Jangan Bikin Batas Dengan Titik Koordinat yang Seng Jelas.”
• “Kami Tidak Butuh Janji, Kami Butuh Pengakuan Hak Adat.”
Bukan Menolak Konservasi, Tapi Menolak Perampasan Lahan
Seorang juru bicara dari pemuda adat setempat menyuarakan sikap massa dengan tegas dan tanpa kompromi. Masyarakat adat dengan tegas menolak aktivitas BTN Manusela saat ini dan meminta agar tapal batas Taman Nasional Manusela dikembalikan ke titik awal, yaitu di luar tanah adat Negeri Huaulu.
Pihak warga meluruskan bahwa mereka sama sekali tidak anti terhadap konservasi. Yang mereka tolak dengan keras adalah menjadikan kata ‘konservasi’ sebagai tameng untuk merampas lahan mereka. Selama ratusan tahun, masyarakat setempat telah menjaga hutan sagu, kebun, dan sumber pangan mereka secara mandiri. Namun kini, negara datang membawa peta dan patok secara sepihak, lalu mengklaim kawasan tersebut sebagai area konservasi dan meminta warga untuk keluar.
Tuntutan Kemitraan jang Setara
Masyarakat adat telah membulatkan tekad: selama belum ada penyelesaian jang jelas dan adil dari pihak Taman Nasional Manusela maupun instansi kehutanan terkait, warga Negeri Huaulu akan tetap mempertahankan sikap penolakan terhadap berbagai aktivitas pemerintah di wilayah adat mereka.
Pesan utama dari aksi protes ini adalah sebuah seruan perubahan: konservasi yang baik dan efektif seharusnya dibangun melalui kemitraan yang setara dengan masyarakat adat, bukan dengan pendekatan sepihak yang mengabaikan keberadaan para pemilik sah wilayah adat tersebut.