Lompat ke konten utama

Saka Mese Maluku

Pada hari Senin, 2 Juni 2025, Saka Mese Maluku bersama dengan kelompok-kelompok lainnya berdemonstrasi di depan Parlemen Eropa (Place du Luxembourg) di Brussel menentang perjanjian perdagangan CEPA antara Uni Eropa dan Indonesia.

Kemarin, Sabtu 21 November 2026, Uni Eropa dan Indonesia secara resmi menandatangani perjanjian perdagangan dan investasi baru (IEU-CEPA) di Brussel. Sementara Jakarta dan Brussel berjabat tangan merayakan perdagangan bebas bea bernilai miliaran, tagihannya justru dibebankan kepada Maluku: penjualan besar-besaran atas tanah leluhur yang dilegalkan.

Ironisnya, semua ini sudah diprediksi. Pemerintah Darurat Republik Maluku Selatan (RMS) di pengasingan, melalui kampanyenya ‘Stop penindasan dan eksploitasi Maluku’, telah bertahun-tahun memperingatkan: siapa yang diam, membiarkan pulau-pulau kita digadaikan untuk selamanya. Pada saat yang sama, berbagai organisasi yang peduli seperti Saka Mese Maluku, Untuk Maluku-Groningen, dan Perintis Aksi Kilat juga telah gencar menyuarakan isu ini dalam berbagai kegiatan dan aksi internasional mereka. Kemarin, peringatan mereka menjadi kenyataan pahit.

Kampanye ‘Stop penindasan dan eksploitasi Maluku’ dari pemerintah RMS di pengasingan di bawah pimpinan Kepala Negara (presiden) Mr. John Wattilete diluncurkan secara publik pada bulan Agustus 2022.

Tanah terkaya, rakyat termiskin

Jika dihitung per kapita, Maluku termasuk salah satu wilayah terkaya di dunia. Namun rakyatnya hidup dalam kemiskinan, karena setiap rupiah hasil kekayaan alamnya mengalir masuk ke kantong rezim di Jakarta. Empat ratus tahun lalu, kekuatan-kekuatan Eropa datang memburu cengkih dan pala kita, yang berujung pada genosida dan penindasan. Kini, Eropa kembali membuat kesepakatan di atas penderitaan rakyat Maluku—kali ini demi memburu “emas transisi hijau” bagi Uni Eropa.

• Maluku Utara: Di Halmahera (Halmahera Timur), Obi, dan Pulau Gee, hutan hujan perawan serta wilayah hidup suku-suku asli seperti Tobelo Dalam dibabat habis demi baterai nikel dan kobalt untuk pasar Eropa. Laut di sekitar Obi berubah merah akibat limbah tambang, sementara pulau-pulau kesultanan bersejarah seperti Ternate dan Tidore hanya bisa menyaksikan kekayaan wilayah mereka diangkut keluar melalui Jakarta.

• Maluku Tengah: Dari pusat pemerintahan di Ambon, pulau induk Seram (antara lain di Sabuai, Gunung Tinggi, dan Taniwel) dikorbankan untuk penebangan kayu, perkebunan kelapa sawit, dan tambang marmer. Di Buru, penambangan emas di Gunung Botak meracuni manusia dan alam, sementara di Kepulauan Lease (Haruku, Saparua, Nusalaut) serta Kepulauan Banda, tradisi Adat yang lestari seperti Sasi terancam tergusur oleh kepentingan pemodal besar.

• Maluku Tenggara: Dari Kepulauan Kei hingga Tanimbar, Aru (Marafenfen), Babar, Wetar, Romang, dan Kisar, wilayah perairan pesisir dan tanah-tanah adat dijarah. Miliaran keuntungan dari Blok Gas Masela mengalir keluar, tambang tembaga dan emas mencemari tanah, sementara Laut Maluku, Laut Banda, dan Laut Arafura terancam semakin terkuras akibat penangkapan ikan skala industri di bawah skema CEPA.

Saksikan rekaman penandatanganan resmi di Brussel di sini. Keputusan ini dapat berdampak besar bagi berbagai bangsa, termasuk masyarakat Maluku, Papua Barat, dan Aceh.

Ketidakadilan yang dituangkan dalam perjanjian

Hukum internasional mewajibkan adanya persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) dari masyarakat adat sebelum sejengkal pun tanah mereka digarap. CEPA sama sekali tidak memberikan jaminan hukum untuk itu. Lebih parah lagi: melalui perjanjian perlindungan investasi (IPA) yang menyertainya, perusahaan-perusahaan multinasional Eropa berhak menggugat negara ke pengadilan arbitrase internasional jika undang-undang lingkungan atau hak asasi manusia yang baru dianggap mengancam keuntungan mereka. Sementara itu, Indonesia terus melanjutkan pendudukan ilegal atas wilayah RMS yang diproklamasikan secara sah pada tahun 1950, dan setiap orang Maluku yang secara damai mengibarkan bendera RMS, membela lingkungan hidup, atau memperjuangkan hak-hak dasarnya dikriminalisasi dan dijebloskan ke penjara.

Perjuangan baru saja dimulai: hentikan ratifikasi!

Tanda tangan yang dibubuhkan kemarin bukanlah akhir, melainkan tanda bahaya. Sebelum kesepakatan ini resmi berlaku pada tahun 2027, Parlemen Eropa dan negara-negara anggota Uni Eropa harus menyetujui bagian perdagangannya terlebih dahulu, sementara perjanjian investasinya (IPA) harus diratifikasi oleh seluruh 27 parlemen nasional, termasuk Parlemen Belanda (Tweede Kamer).

Peringatan dari pemerintah di pengasingan serta kerja keras organisasi-organisasi seperti Saka Mese Maluku, Untuk Maluku-Groningen, dan Perintis Aksi Kilat kini menggema lebih keras dari sebelumnya: siapa yang diam, ikut menandatangani kehancuran bangsa kita sendiri. Dari Halmahera hingga Tanimbar dan Kisar, serta di setiap kampung Maluku di Belanda: inilah saatnya bangkit dan mendesak Den Haag serta Brussel agar tidak pernah meratifikasi perjanjian berdarah ini.