Selama berabad-abad, Kepulauan Maluku telah menjadi kiasan sebagai “kotak harta karun” di Nusantara. Pertama bagi VOC pada masa kolonial, dan kini bagi pemerintah pusat di Jakarta. Namun, catatan sejarah menunjukkan realitas yang menyakitkan: kekayaan alam terus mengalir keluar, sementara kepulauan ini sendiri tetap tertinggal dalam stagnasi yang kejam. Realitas pahitnya? Kesejahteraan dan kebebasan tidak pernah diberikan kepada Maluku, dan di bawah sistem saat ini, hal itu tidak akan pernah terjadi.
Aneksasi dan Penolakan Hak Menentukan Nasib Sendiri
Akar dari eksploitasi ekonomi ini tertanam dalam sejarah politik yang penuh kekerasan. Ketika Maluku memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1950 sebagai Republik Maluku Selatan (RMS), Jakarta merespons secara tanpa ampun. Tentara Indonesia menginvasi Maluku dan menganeksasi wilayah tersebut.
Dengan tindakan ini, pemerintah Indonesia secara brutal merampas hak rakyat Maluku untuk menentukan nasib sendiri (right to self-determination) yang diakui secara internasional. Secara strategis, Maluku dilumpuhkan dengan disingkirkannya para tokoh pemimpin mereka: Presiden Mr. Dr. Chris Soumokil dieksekusi mati tanpa pengadilan oleh rezim penguasa, dan di Maluku Utara, perlawanan serupa diredam melalui penangkapan dan pengisolasian Sultan Muhammad Jabir Syah. Tanpa kehadiran para pemimpin mereka, kepulauan ini dimanfaatkan oleh Jawa sebagai “boneka” demi kepentingan perusahaan-perusahaan multinasional. Suara rakyat dibungkam, dan seluruh gugusan kepulauan ini direduksi sekadar menjadi daerah pengerukan sumber daya.
Seribu Pulau, Satu Kisah Pahit
Keterlibatan kami tidak terbatas pada satu pulau atau satu wilayah saja. Kami membela kepentingan bangsa Maluku, dari Maluku Utara hingga Maluku Tenggara, serta memberikan perhatian kepada masyarakat dan komunitas jang terlalu sering kurang didengar.
Contoh-contoh yang sering disebut hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan realitas. Maluku Utara terdiri dari hampir 400 pulau dan Maluku Selatan terdiri dari lebih dari 600 pulau. Dari utara hingga selatan, pola yang sama berulang di lebih dari seribu pulau ini: kekayaan alam dijarah, sementara komunitas lokal tetap terisolasi dan dimiskinkan.
• Pulau Seram (Nusa Ina, Pulau Ibu): Meskipun kaya akan sumber daya alam dan hasil bumi, di banyak wilayah hampir tidak ada kemajuan yang berarti. Selain itu, melalui program transmigrasi skala besar, berlangsung strategi pemukiman kembali yang berdampak pada Jawanisasi. Tanah-tanah adat tradisional disita dan demografi wilayah diubah. Ini merupakan upaya sistematis untuk mengikis identitas, kebudayaan, dan hak-hak rakyat Maluku atas tanah air mereka sendiri sebuah ancaman yang kian nyata di seluruh Kepulauan Maluku.
• Pulau Kei Besar: Di sini, bentang alam dan warisan budaya juga terancam hancur akibat pertambangan industrial. Ancaman penerbitan izin usaha pertambangan memicu perlawanan keras. Komunitas adat lokal (seperti Rahawarin Matli) menggunakan tradisi mereka dengan memasang sasi adat (larangan adat tradisional). Ini adalah upaya gigih mereka untuk melindungi tanah suci dan lingkungan hidup dari eksploitasi berat dan kerusakan dari pihak luar.
Pulau Buru: Kaya akan emas (seperti di Gunung Botak), minyak, dan kayu, namun secara historis disalahgunakan oleh Jakarta sebagai koloni tahanan politik dan pemasok bahan mentah. Gunung emas tersebut pada akhirnya hanya menyisakan kerusakan lingkungan dan konflik sosial bagi warga lokal, sementara keuntungan terbesarnya mengalir ke Jawa.
• Kepulauan Aru: Surga ekologis di ujung tenggara ini memiliki wilayah tangkapan ikan yang sangat kaya dan mutiara berkualitas tinggi. Namun, Kepulauan Aru terus-menerus diincar oleh kepentingan modal besar dari Jakarta, seperti megaproyek perkebunan tebu dan industri perikanan skala besar, di mana hak-hak warga lokal dilanggar secara masif tanpa memberikan kemajuan bagi penduduk setempat.
• Pulau Wetar (Maluku Barat Daya): Meskipun terdapat penambangan tembaga dan emas skala besar, infrastruktur di Wetar tetap tertinggal. Jalan-jalan masih belum beraspal, listrik tidak tersedia di banyak desa, dan warga yang sakit harus menempuh perjalanan berjam-jam dengan perahu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar. Keuntungan tambang mengalir keluar, sementara kerusakan lingkungan ditinggalkan.
Blok Masela dan Tanimbar: Kini, Kepulauan Tanimbar dijanjikan kekayaan melimpah melalui proyek gas alam cair (LNG) Blok Masela. Namun, “kesejahteraan” ini hanyalah ilusi di atas kertas. Kontrak-kontrak bernilai miliaran dolar ditandatangani di Jakarta, dan hasilnya disalurkan langsung ke kas pemerintah pusat di Jawa.
Paradoks Kelimpahan: Baik itu nikel di Halmahera, sumber daya alam di Nusa Ina, tanah adat yang terancam di Kei Besar, emas di Buru, potensi perikanan di Aru, tembaga di Wetar, maupun gas di Tanimbar: Maluku menyediakan kekayaan tersebut, namun secara historis tetap menjadi salah satu wilayah termiskin di Indonesia.
Mengapa Kesejahteraan Tidak Akan Pernah Hadir
Kemajuan yang nyata membutuhkan kebebasan politik atau setidaknya desentralisasi radikal di mana Maluku diizinkan mengelola dan mengontrol pendapatannya sendiri. Namun, Jakarta tidak akan pernah secara sukarela menyerahkan kontrol atas kotak harta karun ini. Jawa sangat membutuhkan miliaran dolar dari pulau-pulau luar untuk membiayai kota-kotanya yang padat serta proyek-proyek megah mereka, seperti pembangunan ibu kota baru Nusantara.
Kesimpulan
Maluku tetap menjadi “sapi perah” dalam sejarah ekonomi kepulauan ini. Dianeksasi dengan kekuatan militer, dirampas para pemimpin kuncinya seperti Mr. Dr. Chris Soumokil dan Sultan Muhammad Jabir Syah, serta dicabut haknya untuk menentukan nasib sendiri, lebih dari seribu pulau ini menjadi bukti nyata dari eksploitasi terpusat dan penekanan budaya. Selama kebijakan dan undang-undang tetap ditentukan dari Jakarta, kekayaan akan selalu berada di bawah kaki rakyat Maluku, tetapi kesejahteraannya akan selalu mengalir ke Jawa.