SERAM – Ketegangan di jantung Kepulauan Maluku kian memuncak. Pada Senin (6/7/2026), Masyarakat Adat Negeri Kanike menggelar aksi protes besar-besaran. Di bawah kaki Gunung Binaiya jang megah, di pulau Seram (Maluku Selatan), warga melakukan penolakan keras terhadap pergeseran batas kawasan konservasi jang kian merangsek ke wilajah pemukiman mereka.
Bagi dunia luar, istilah ‘konservasi alam’ dan ‘pelestarian’ terdengar mulia. Namun bagi warga Kanike, istilah tersebut dirasakan sebagai jerat jang kian hari kian mencekik. Masyarakat adat kini membunyikan alarm tanda bahaja: ruang hidup mereka dipersempit secara drastis dan hak ulayat jang telah diwariskan turun-temurun diklaim oleh negara.
Regulasi jang Dijadikan Senjata
Konflik ini telah berkembang jauh melampaui sekadar sengketa batas wilajah. Di tengah upaja Masyarakat Adat Kanike mempertahankan stabilitas dan kedamaian ruang hidup mereka, ancaman lain justru muncul dari dalam. Warga Kanike kini menghadapi tindakan kriminalisasi jang berjalan secara perlahan. Para aktivis lokal dan warga menilai bahwa pemerintah menggunakan regulasi dan hukum sebagai senjata untuk membungkam suara-suara kritis demi memuluskan perluasan kawasan konservasi tersebut.
Seruan untuk Melawan
Situasi di Kanike menjadi cerminan dari konflik jang lebih besar di Maluku, di mana hak-hak masyarakat adat seringkali harus tersingkir demi projek negara—bahkan ketika proyek tersebut berlabel ‘hijau’ atau berdalih lingkungan.
Oleh karena itu, nada bicara para demonstran terdengar sangat gigih dan penuh tekad. Aksi yang berlangsung pada hari Senin tersebut ditutup dengan sebuah seruan jang tegas sekaligus emosional kepada masyarakat luas dan pihak berwenang:
“Apakah kita terus diam di tengah penindasan yang berjalan? Lebih baik kita mati karena kebenaran daripada hidup dengan kemunafikan.”