{"id":2032,"date":"2026-06-06T11:31:54","date_gmt":"2026-06-06T09:31:54","guid":{"rendered":"https:\/\/sakamesemaluku.com\/nl\/?p=2032"},"modified":"2026-06-06T12:30:46","modified_gmt":"2026-06-06T10:30:46","slug":"masyarakat-adat-di-pulau-seram-tolak-tapal-batas-baru-taman-nasional-manusela","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sakamesemaluku.com\/id\/masyarakat-adat-di-pulau-seram-tolak-tapal-batas-baru-taman-nasional-manusela\/","title":{"rendered":"Masyarakat Adat di pulau Seram Tolak Tapal Batas Baru Taman Nasional Manusela"},"content":{"rendered":"<\/p>\n\n\n
\"\"
“Tanah untuk kamiberkebun, dusung sagu, dusung durian, dusung coklat di atas tanah adat kami sudah di rampas. Lalu di mana kami cari makan?”, ujar salah seorang warga.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

SERAM<\/strong> \u2013 Puluhan masyarakat adat dari Negeri Manusela dan Negeri Maraina di Seram Utara, Maluku Selatan, menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran. Mereka menolak keras penetapan titik koordinat dan tapal batas baru kawasan Taman Nasional Manusela oleh pihak otoritas. Warga menilai penetapan batas tersebut dilakukan secara sepihak dan mengancam ruang hidup, lahan pertanian, serta area berburu tradisional mereka.<\/p>\n\n\n\n

Aksi penolakan ini terjadi dalam waktu yang berdekatan. Gelombang protes dimulai oleh masyarakat adat Negeri Manusela pada Senin, 25 Mei 2026. Mereka memprotes penetapan titik koordinat 136 di Ilepa oleh Balai Taman Nasional (TN) Manusela. Seminggu kemudian, tepat pada peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin, 1 Juni 2026, giliran masyarakat adat Negeri Maraina yang menggelar aksi serupa. Mereka menolak batas kawasan yang ditetapkan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) karena jaraknya hanya sekitar 500 meter dari permukiman warga.<\/p>\n\n\n\n

Ancaman terhadap Keberlangsungan Hidup<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Bagi masyarakat adat, kebijakan baru ini menjadi ancaman nyata bagi ruang hidup mereka. Di Negeri Manusela, batas kawasan taman nasional digeser maju sejauh 1 kilometer masuk ke dalam hutan produksi dan pemukiman adat. Pergeseran ini secara langsung mengancam keberadaan kebun, hutan sagu, dan area berburu yang menjadi tumpuan ekonomi warga.<\/p>\n\n\n\n

“Bagi kami, hutan adalah pasar, apotik, sekaligus supermarket,” ujar salah seorang warga.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Kelestarian hutan ini sejatinya telah dijaga secara turun-temurun melalui sistem adat Soma, Lela, Lawa, Kaitahu serta aturan hukum Anapoha. Kekecewaan warga Manusela pun kian memuncak karena sejak patroli terakhir pada 15 September 2025 (sekitar enam bulan lalu), pihak Balai TN Manusela belum memberikan tindak lanjut atau kejelasan.<\/p>\n\n\n\n

Sementara itu di Negeri Maraina, aksi penolakan dirancang matang melalui musyawarah adat. Para tua adat dan Saniri Negeri (dewan adat) menggelar pertemuan intensif pada 30 dan 31 mei untuk menyatukan suara masyarakat. Warga Maraina tegas menolak penetapan batas baru yang hanya berjarak 500 meter dari pemukiman mereka. Mereka mengecam proses tersebut karena dinilai berjalan sepihak tanpa melibatkan masyarakat adat selaku pemilik hak ulayat yang sah. Warga menuntut agar proses penetapan batas dilakukan secara transparan, partisipatif, dan menghormati hak-hak adat setempat.<\/p>\n\n\n\n

Tuntutan Masyarakat Adat<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Kedua negeri adat tersebut mengajukan sejumlah tuntutan utama kepada pihak pemerintah dan instansi terkait:<\/p>\n\n\n\n

\n